Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Ketegangan terjadi di Desa Bapinang Hilir Laut (BHL), Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyusul aksi protes yang dilakukan ratusan warga pada Senin (29/09/2025). Demonstrasi ini menuntut pengunduran diri Kepala Desa (Kades) setempat, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan tanah di wilayah perbatasan desa.
Warga mengaku kecewa karena tanah yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru dibagikan tanpa persetujuan maupun pemberitahuan kepada warga terdampak. Hal ini memicu kekecewaan mendalam, hingga masyarakat memutuskan menyampaikan aspirasinya melalui aksi terbuka di jalan desa.
Camat Pulau Hanaut, Dedi Purwanto, membenarkan adanya aksi tersebut. Ia menyatakan bahwa masyarakat memang menginginkan kepastian terkait kebijakan kepala desa yang dinilai kurang tepat. “Ya, kemarin ada penyampaian aspirasi dari masyarakat Desa Bapinang Hilir Laut. Mereka tidak puas dengan kinerja kepala desa selama ini. Salah satunya terkait kebijakan pembagian tanah yang dinilai kurang pas,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Dalam pertemuan yang digelar di kantor kecamatan, sempat dicapai kesepakatan untuk menata ulang kebijakan pembagian tanah. Namun, langkah itu belum memuaskan sebagian warga, yang tetap menuntut kepala desa mundur dari jabatannya.
“Kesepakatannya kemarin sudah ada, yaitu untuk menata ulang kebijakan itu. Tapi warga masih menuntut agar kades mundur. Untuk hal itu, prosesnya tentu ada mekanismenya. Kami akan minta petunjuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),” kata Dedi.
Menurutnya, pengunduran diri kepala desa tidak bisa diputuskan sepihak karena harus mengikuti ketentuan pemerintah daerah. “Semuanya ada proses. Jadi tidak bisa serta-merta dipenuhi begitu saja,” tegasnya.
Meski begitu, pihak kecamatan berharap polemik ini tidak berlarut-larut dan pembangunan desa tidak terganggu. Dedi menekankan bahwa penyelesaian secara musyawarah menjadi jalan terbaik untuk mencari solusi yang adil. “Harapan kita, masalah ini bisa segera terselesaikan. Kalau ada kebijakan yang salah, mari diperbaiki bersama. Musyawarah dengan baik, agar ditemukan solusi yang adil. Intinya, kita semua ingin memajukan desa-desa di Kecamatan Pulau Hanaut,” jelasnya.
Hingga saat ini, warga Desa Bapinang Hilir Laut tetap bersikeras menuntut pengunduran diri kades, sementara pihak kecamatan masih menunggu arahan resmi dari Dinas PMD Kotim terkait langkah lanjutan yang akan diambil. Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset desa dan komunikasi yang baik antara aparat desa dengan masyarakat. []
Admin03
