Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda memastikan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 tidak akan mengorbankan pelayanan dasar bagi warga. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen tersebut seusai menghadiri Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 dan Pemaparan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (23/10/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri unsur pimpinan DPRD dan jajaran pejabat utama Pemkot Samarinda. Agenda utama rapat adalah menyikapi dampak Permenkeu Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN yang berimbas pada turunnya dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,3 triliun untuk Samarinda.
Andi Harun menyebut kondisi ini menuntut kebijakan fiskal yang lebih bijak dan disiplin. “Kami bersama DPRD melakukan rapat konsultasi sebagai bentuk penghormatan dan kemitraan yang solid antara eksekutif dan legislatif. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan kondisi fiskal terbaru serta langkah-langkah efisiensi yang akan ditempuh,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, pengetatan belanja akan difokuskan pada pos yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta belanja administrasi. “Program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat akan tetap dipertahankan, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan efisiensi bukan berarti pemangkasan hak pegawai. “DPRD juga sepakat, gaji, TPP, dan kesejahteraan pegawai adalah hak yang harus dijaga. Kalau hak mereka dilindungi, maka semangat dan produktivitas pegawai dalam melayani masyarakat justru akan meningkat,” tambahnya.
Selain itu, program Pro Bebaya yang menjadi stimulan ekonomi masyarakat juga dipastikan aman. “Dana Pro Bebaya kita pastikan tetap beredar di masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.
Andi Harun membantah tudingan adanya dana “diendapkan” di kas daerah. “Jika masih ada saldo di rekening pemerintah, hal itu disebabkan oleh kegiatan yang masih berjalan dan pencairan yang dilakukan secara bertahap sesuai progres proyek. Semua ini bagian dari kehati-hatian menjaga arus kas agar tidak terjadi gagal bayar,” terangnya.
Menurutnya, efisiensi bukanlah sinyal krisis, melainkan momentum memperkuat disiplin fiskal. “Kita tetap optimis. Dengan disiplin, tertib anggaran, dan kerja sama semua pihak, Samarinda bisa tetap tumbuh di tengah keterbatasan fiskal,” ujarnya menutup pernyataan.
Namun di sisi lain, Samarinda kini juga berhadapan dengan ancaman klasik: banjir musiman. Hujan deras sejak Selasa malam hingga Rabu (22/10/2025) dini hari kembali menenggelamkan sejumlah kawasan rawan genangan, termasuk Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Gunung Lingai, dan Sungai Pinang Dalam, dengan ketinggian air mencapai 30–70 sentimeter.
Menanggapi keluhan warga, Wali Kota memastikan penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2026. “Kami memahami keresahan masyarakat karena banjir kembali melanda. Saya pastikan bahwa pengendalian banjir akan terus menjadi fokus utama pemerintah kota dalam rencana pembangunan tahun depan,” katanya.
Pemkot Samarinda kini tengah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim, kabupaten sekitar, dan Kementerian PUPR. “Ada kabar baik, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan kesiapannya membangun kolam retensi di wilayah perbatasan Kukar–Samarinda, tepatnya di sekitar Bandara APT Pranoto,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot mengajukan proposal pembangunan sheet pile Sungai Karang Mumus senilai Rp900 miliar, termasuk rumah pompa dan kolam retensi tambahan. “Usulan kami semuanya terkait pengendalian banjir,” tegasnya.
Andi Harun juga menyoroti peningkatan kapasitas Waduk Lempake dan Pananga, yang kini ditangani oleh Balai Wilayah Sungai IV. Ia menyebut curah hujan ekstrem mencapai 193 mililiter per detik, lebih tinggi dibanding awal tahun. “Ini anomali yang cukup berat,” ujarnya.
Meski demikian, Andi memastikan pemerintah tetap siaga. “Kami mohon maaf karena banjir masih terjadi. Namun, saya pastikan seluruh jajaran pemerintah terus bergerak dan bekerja keras. Penanganan banjir tidak berhenti, ini tetap prioritas utama kami,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi sinergi Pemprov Kaltim dan BWS IV. “Kolaborasi lintas instansi sangat penting agar penanganan banjir bisa menyeluruh dan efektif,” pungkasnya. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
