APBD Terbatas, Bupati Mudyat Tuntut Inovasi SKPD

PENAJAM PASER UTARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, Kamis (27/11/2025) di Kantor Bupati PPU.

Dalam arahannya, Mudyat mengingatkan seluruh perangkat daerah agar meningkatkan kreativitas, efektivitas, dan orientasi hasil dalam menjalankan program kerja. Menurutnya, tantangan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut perangkat daerah bekerja lebih inovatif.

“APBD kita tidak mampu menopang seluruh kebutuhan program. Karena itu saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret,” tegas Mudyat Noor, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar.

Mudyat menekankan pentingnya setiap SKPD membaca potensi sektor masing-masing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata harus menjadi lokomotif penggerak ekonomi daerah, terutama menghadapi dinamika fiskal dan pembangunan yang berlangsung bersamaan dengan persiapan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kesempatan tersebut, Mudyat memaparkan peluang bantuan anggaran dari pemerintah pusat yang tengah diupayakan pemerintah daerah. Misalnya, kerja sama yang telah dibangun antara Pemkab PPU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait penguatan sektor perikanan. “Dari Dirjen Perikanan Tangkap, kita diberikan peluang hingga Rp22 miliar. Tinggal kita rumuskan titik-titik prioritas, jangan disia-siakan,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan terbesar sektor perikanan di PPU berada pada wilayah hulu, terutama terkait kebutuhan logistik dasar seperti ketersediaan es dan bahan bakar solar untuk nelayan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai ekonomi ikan banyak hilang sebelum sampai ke wilayah Penajam.

“Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena mereka menjual hasil tangkapan sebelum sampai Penajam. Kita harus rebut nilai ekonominya,” tambahnya.

Selain perikanan, sektor pertanian juga menjadi fokus utama. Bupati meminta perangkat daerah terkait memetakan program prioritas yang dapat terhubung dengan skema pembiayaan kementerian, pemerintah provinsi, maupun sektor swasta.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan desa harus diarahkan menuju ekosistem ekonomi yang mandiri dan berbasis produktivitas. “Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan, dan usaha rakyat,” ujarnya.

Mudyat juga menyoroti percepatan digitalisasi desa melalui program Desapedia. Ia menjelaskan bahwa PPU berpotensi memperoleh insentif hingga Rp20 miliar dari BPS apabila minimal 30 desa memenuhi kriteria digitalisasi.

Berkaitan dengan APBD, Mudyat menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kewajiban yang harus dijalankan pada tahun mendatang. Ia meminta perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan program nonteknis dikurangi jika tidak memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Meski demikian, ia memastikan bahwa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tidak akan mengalami pengurangan. “Tidak ada pemotongan TPP, tapi tolong tunjukkan kinerja. Tidak ada alasan tidak bekerja hanya karena anggaran terbatas,” tegasnya.

Mudyat menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni industri perikanan, industri pertanian dan peternakan, serta pariwisata berbasis lokal.

“Kita tidak akan bangun mal atau proyek glamor. Kita perkuat ekonomi rakyat. Ketika ekonomi masyarakat kuat, APBD kita kecil pun tidak jadi masalah,” tutupnya.

Rakor berlangsung dinamis dengan agenda tindak lanjut berupa penyusunan teknis lintas SKPD yang diarahkan pada percepatan pembangunan daerah meskipun menghadapi keterbatasan fiskal. []

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah