Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Kobar mengaktifkan Satgas BBM, sedangkan Pertamina Patra Niaga memperketat pemeriksaan kode batang dan nomor polisi kendaraan untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi.
KOTAWARINGIN BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) akan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengawasi distribusi dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi menyusul antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Bersamaan dengan itu, PT Pertamina Patra Niaga akan memperketat pemeriksaan kode batang dan nomor polisi kendaraan sebelum pengisian.
Langkah tersebut disepakati dalam audiensi antara Wakil Bupati (Wabup) Kobar Suyanto dan jajaran Pertamina Patra Niaga di ruang kerja Wabup Kobar, Rabu (15/07/2026). Koordinasi dilakukan untuk menertibkan penyaluran BBM sekaligus memastikan kebutuhan bahan bakar masyarakat tetap terpenuhi.
Manajer Area Penjualan Ritel Kalimantan Tengah (Kalteng) Pertamina Patra Niaga, Donny Prasetya, mengatakan setiap SPBU wajib menjalankan prosedur operasional standar (SOP) secara konsisten. Pemeriksaan kode batang harus disertai pencocokan nomor polisi kendaraan agar BBM bersubsidi diterima konsumen yang berhak.
“Kami akan melakukan penertiban terhadap SPBU agar benar-benar menjalankan SOP, termasuk memastikan barcode dan nomor polisi kendaraan sesuai sebelum penyaluran BBM dilakukan,” tegasnya.
Pemkab Kobar juga akan menurunkan Satgas BBM untuk memeriksa langsung pelaksanaan distribusi di lapangan. Pengawasan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi serta mengendalikan antrean kendaraan yang berpotensi mengganggu pelayanan dan lalu lintas di sekitar SPBU.
“Kami akan mengaktifkan Satgas BBM untuk melakukan operasi langsung ke lapangan sehingga penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” kata Suyanto.
Selain pengawasan, Wabup Kobar meminta setiap pengelola SPBU menyusun jadwal atau mekanisme pelayanan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah penumpukan kendaraan dan memberikan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah berharap setiap SPBU dapat membuat pengaturan jadwal atau mekanisme antrean sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih tertib, nyaman, dan lancar,” tambahnya.
Di tengah antrean yang terjadi, Pertamina Patra Niaga memastikan persediaan BBM di Kobar masih aman dengan ketahanan stok sekitar 11 hari. Perhitungan tersebut menggambarkan persediaan yang tersedia saat ini dan bukan berarti pasokan akan habis setelah 11 hari karena pengiriman BBM terus dilakukan secara berkala.
“Untuk stok BBM di Kotawaringin Barat saat ini dalam kondisi aman dengan ketahanan sekitar sebelas hari ke depan. Kami terus melakukan pemantauan agar distribusi berjalan lancar,” ujar Doni.
Audiensi tersebut, sebagaimana diberitakan Mmc Kobar, Rabu (15/07/2026), turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kobar Muhammad Hasan Basri, Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Arief Siantory, serta Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kobar Kalson Sianipar.
Dari Pertamina Patra Niaga hadir Manajer Cabang Penjualan II Bahan Bakar Kalteng Lucky Haryanto, Manajer Cabang Penjualan V Elpiji Kalteng Bagas Wicaksono, serta Manajer Terminal Bahan Bakar Pangkalan Bun Firman Puspiawan.
Pengaktifan Satgas BBM, penertiban kode batang, dan pengaturan antrean diharapkan dapat memperlancar pelayanan di SPBU serta memastikan BBM bersubsidi disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. []
Redaksi
