Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Indonesia mengusulkan pemetaan keterampilan masa depan sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan dan ketenagakerjaan negara-negara BRICS dalam menghadapi transformasi teknologi, industri, demografi, dan ekonomi hijau.
HYDERABAD – Indonesia mendorong negara-negara Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS) membangun sistem pemetaan keterampilan masa depan untuk menghadapi perubahan pasar kerja akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, pergeseran demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS atau BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/07/2026).
Indonesia mengusulkan agar proyeksi kebutuhan keterampilan masa depan atau future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT. Pemetaan itu dinilai dapat menjadi dasar bagi negara anggota dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.
“Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus k erja sama dalam BRICS CONNECT,” kata Menaker Yassierli.
Melalui pemetaan tersebut, setiap negara diharapkan dapat membaca perubahan kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi keterampilan yang akan dibutuhkan, serta menyelaraskan program pendidikan dan pelatihan dengan perkembangan industri.
Dalam forum tersebut, sebagaimana dilansir Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu, (15/07/2026), Yassierli juga memaparkan sejumlah langkah Indonesia dalam membangun pasar kerja yang tangguh, inklusif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi.
Kebijakan itu mencakup perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), serta penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pemerintah juga memperluas kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil. Pada 2026, pemerintah membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas yang dilengkapi teknologi asistif serta contoh penataan tempat kerja inklusif.
“Indonesia memandang BRI CS sebagai platform strategis untuk memperkuat south-south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara-negara anggota lainnya,” ujar Menaker.
Pada bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), Indonesia memperkuat transisi peserta didik dari lingkungan pendidikan menuju dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta pada 2026.
Selain itu, Program Pelatihan Vokasi Nasional ditargetkan menjangkau 300 ribu peserta pada tahun yang sama. Program tersebut diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
Pemerintah juga menempatkan sejumlah program prioritas nasional sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis.
Keberhasilan program tersebut dinilai bergantung pada keterhubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja di setiap sektor. Tanpa kesesuaian kompetensi, pertumbuhan investasi dan industri berisiko tidak diikuti penyerapan tenaga kerja yang optimal.
Pada sektor digital, pemerintah mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja dalam satu layanan. Sistem tersebut diperkuat dengan analisis pasar kerja dan policy dashboard untuk mempercepat pengambilan kebijakan.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar,” tutup Menaker.
Kerja sama pemetaan keterampilan masa depan diharapkan membantu negara-negara BRICS mengurangi kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Langkah tersebut juga dapat memperkuat perlindungan pekerja serta memastikan transformasi teknologi dan ekonomi hijau menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan berkeadilan. []
Redaksi
