Pemda Kutim Cari Solusi Atasi Tantangan dalam Rencana Pembangunan Bandara Baru

SANGATTA – Rencana ambisius untuk membangun bandara baru di Kutai Timur (Kutim) menghadapi berbagai kendala, terutama terkait biaya operasional dan kebijakan pemerintah pusat. Meskipun ide ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, realisasinya tampaknya tidak semudah yang dibayangkan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim Jimmi mengungkapkan bahwa meskipun ada keinginan kuat untuk mewujudkan bandara baru, keputusan tersebut harus mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kita harus mengikuti kebijakan dari pusat apakah masih boleh membuka bandara baru dengan menitipkan jadwal penumpangnya,” ujar Jimmi dalam wawancara baru-baru ini.

Biaya Operasional Jadi Kendala Utama

Salah satu kendala utama dalam rencana pembangunan bandara baru adalah biaya operasional yang tinggi. Berdasarkan hasil survei dari Dinas Perhubungan, jumlah penumpang saat ini tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional bandara. “Kalau hasil survei Dinas Perhubungan itu menunjukkan jumlah penumpang tidak mampu menutupi biaya operasional bandara, jadi meskipun dibuka tetap belum memungkinkan,” jelas Jimmi.

Jimmi menekankan bahwa keberlanjutan operasional bandara sangat bergantung pada jumlah penumpang. Tanpa adanya jumlah penumpang yang memadai, biaya operasional bandara akan menjadi beban ekonomi yang berat bagi pemerintah daerah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan proyek tersebut.

Evaluasi dan Opsi Solusi

Rencana pembangunan bandara baru ini sebenarnya diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Kutai Timur. Namun, dengan hasil survei yang menunjukkan rendahnya jumlah penumpang, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa investasi ini memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.

Saat ini, pemerintah daerah Kutai Timur sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memperpanjang runway di Bandara Tanjung Bara agar pesawat Boeing dapat mendarat. “Sebenarnya pemerintah meminta PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk memperpanjang runway agar pesawat Boeing bisa masuk, tapi belum mendapat respon dari KPC,” ungkap Jimmi.

Harapan untuk Masa Depan

Pemerintah daerah dan DPRD Kutai Timur terus berupaya mencari solusi yang tepat untuk memastikan rencana pembangunan bandara dapat terwujud. Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada dan memastikan adanya dukungan yang memadai, diharapkan proyek ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutai Timur.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak-pihak terkait seperti KPC untuk memastikan bahwa rencana pembangunan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian dan konektivitas di Kutai Timur. []

Redaksi08