KUTAI Kartanegara sedang memasuki babak penting dalam pemilihan kepala daerah, dengan tiga pasangan kandidat yang menawarkan latar belakang dan visi yang beragam. Pasangan calon nomor 01 hadir dengan kombinasi birokrat berpengalaman dan anak muda yang energik, pasangan nomor 02 mengandalkan pengalaman politik, sementara pasangan nomor 03 mengusung perpaduan antara tokoh militer dan politisi.
Dalam menghadapi pilihan ini, masyarakat Kutai Kartanegara perlu mempertimbangkan bukan hanya latar belakang, tetapi juga pendekatan kepemimpinan yang paling tepat untuk masa depan daerah. Di tengah perubahan zaman dan tantangan kompleks, kepemimpinan sipil memiliki keunggulan penting dalam memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi publik.
Pemimpin sipil cenderung mengedepankan pendekatan demokratis yang melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Di era sekarang, kebijakan yang efektif bukan hanya soal instruksi dari atas, tetapi juga membutuhkan komunikasi dua arah antara pemimpin dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemimpin sipil memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah, sekaligus membangun rasa memiliki terhadap setiap keputusan yang diambil.
Selain itu, pemimpin sipil umumnya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Mereka terbiasa bekerja dalam lingkungan yang terbuka terhadap pengawasan publik dan kritik, yang memperkuat kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini penting dalam menjaga agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Kepemimpinan sipil juga lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, yang sangat penting dalam era disrupsi teknologi dan sosial. Pemimpin dari kalangan sipil lebih adaptif terhadap perkembangan yang dinamis dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Fleksibilitas ini memungkinkan Kutai Kartanegara untuk menghadapi tantangan baru dengan pendekatan yang inovatif dan responsif, alih-alih terikat pada struktur hierarki yang kaku.
Sebagai akademisi di bidang administrasi publik, saya meyakini bahwa masa depan Kutai Kartanegara membutuhkan pemimpin yang mampu mendengar, memahami, dan merespons kebutuhan masyarakat dengan bijak dan terbuka. Pemilihan pemimpin dari kalangan sipil adalah pilihan untuk membangun pemerintahan yang kuat dan demokratis.
Masyarakat Kutai Kartanegara memiliki kesempatan untuk menentukan arah masa depan melalui hak pilihnya. Dengan mendukung kepemimpinan sipil, kita memilih demokrasi yang mengutamakan transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan bijak untuk memilih pemimpin yang akan membawa Kutai Kartanegara menuju kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. []
Penulis: M. Amin, Akademisi Administrasi Publik Fisipol Universitas Kutai Kartanegara