Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TARAKAN – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan.
Program yang bertujuan untuk pemenuhan gizi seimbang di sekolah-sekolah tersebut, sempat menimbulkan masalah setelah sekitar 90 anak diduga mengalami mual dan diare setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program tersebut.
Menanggapi hal ini, ORI Kaltara mengajukan tiga hal yang harus menjadi perhatian serius, dengan harapan dapat diterapkan di kabupaten dan kota lainnya yang belum melaksanakan program MBG.
Kepala Perwakilan ORI Kaltara, Maria Ulfa, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung program MBG sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan generasi yang unggul.
Namun, sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, ORI merasa perlu untuk turun langsung melakukan pengecekan lapangan setelah mendapat informasi terkait insiden yang cukup viral di Kabupaten Nunukan.
“Terkait dengan program MBG untuk pemenuhan gizi seimbang di sekolah, kami sangat mendukung program ini. Namun, kami juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan standar yang berlaku, terutama terkait dengan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Berdasarkan informasi yang kami terima, ada kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, maka kami turun langsung untuk melakukan pengecekan,” kata Maria, Minggu (16/02/2025).
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ORI Kaltara memberikan beberapa saran kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Perwakilan Nunukan.
Saran pertama adalah pentingnya memastikan bahwa standarisasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengolahan dan pendistribusian makanan MBG berjalan dengan baik.
Hal ini mencakup penggunaan sarana dan prasarana yang tepat untuk mendukung proses pengolahan dan pengantaran makanan ke satuan pendidikan, apakah menggunakan transportasi tertutup atau terbuka.
“Kami menekankan pentingnya kontrol terhadap proses pengolahan menu MBG. Ini untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan benar-benar terjamin dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Misalnya, makanan yang mengandung protein harus diolah dengan cara yang tepat agar kandungan proteinnya tetap terjaga. Kami tidak ingin kejadian seperti 90 anak yang terkena diare setelah mengonsumsi makanan MBG terulang,” jelas Maria.
Berdasarkan pengakuan pihak sekolah, para siswa yang mengonsumsi menu MBG pada tanggal 13 Februari 2025 tidak hadir pada tanggal 14 Februari karena mengalami mual dan diare.
Untuk itu, ORI Kaltara menyarankan agar BGN Perwakilan Nunukan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan.
“Pemerintah daerah memiliki data yang lengkap terkait jumlah penerima manfaat program MBG serta informasi tentang satuan pendidikan yang terlibat. Oleh karena itu, koordinasi antara BGN dengan Pemda sangat penting untuk memastikan tidak ada masalah yang timbul di kemudian hari. Kita harus mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti anak-anak yang jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan tersebut,” ujar Maria.
Lebih lanjut, Maria juga menyarankan agar Kota Tarakan dan daerah lainnya yang hendak menjalankan program MBG dapat mempelajari pengalaman daerah lain yang telah melaksanakan program serupa, untuk menghindari masalah kesehatan yang mungkin muncul.
Dengan adanya perhatian dan upaya perbaikan yang lebih teliti dalam pelaksanaan MBG, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anak-anak di Kaltara. []
Redaksi03
