Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KNPI Kukar menyoroti ketimpangan anggaran daerah sekaligus mendorong kolaborasi lintas OPD guna memperkuat program peningkatan kapasitas pemuda.
KUTAI KARTANEGARA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kukar, Rian Tri Saputra, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya proyek videotron senilai Rp13 miliar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Rabu (22/04/2026). Ia menilai kebijakan anggaran di tengah efisiensi belum mencerminkan keadilan bagi sektor kepemudaan, sekaligus mendorong penguatan sinergi lintas OPD untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemuda.
Dalam forum tersebut, Rian membandingkan besaran anggaran proyek videotron dengan pagu anggaran KNPI Kukar yang hanya sekitar Rp200 juta. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas belanja daerah yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak organisasi kepemudaan.
“Di tengah efisiensi, kami melihat ada belanja yang menurut kami tidak prioritas. Sementara KNPI Kukar yang membina organisasi kepemudaan hanya mendapatkan pagu sekitar Rp200 juta. Ini terasa jomplang,” ujar Rian.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan semata tuntutan penambahan anggaran, melainkan dorongan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun prioritas belanja yang adil dan proporsional.
“Kami tidak sekadar meminta anggaran. Yang kami dorong adalah kebijakan yang lebih adil dan proporsional,” katanya.
Rian menjelaskan, anggaran sebesar Rp200 juta tersebut direncanakan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti bakti sosial dan program pemberdayaan pemuda. Namun hingga kini, anggaran tersebut belum terealisasi.
“Anggaran itu masih di atas kertas. Belum tahu apakah akan cair penuh atau terkena efisiensi,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, KNPI Kukar tetap menjalankan berbagai program secara mandiri, seperti kursus bahasa Inggris gratis yang telah diikuti ratusan peserta serta kegiatan inklusif bersama penyandang disabilitas. Namun, Rian menilai keberlanjutan program akan lebih optimal jika didukung kebijakan yang berpihak pada penguatan kapasitas pemuda.
“Kami tetap bergerak meski tanpa anggaran. Tapi kami berharap ada perhatian yang seimbang, karena kami juga bagian dari mitra strategis pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelibatan organisasi kepemudaan dalam program OPD yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas generasi muda, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
“Kalaupun tidak dianggarkan langsung ke KNPI, setidaknya kami dilibatkan dalam program kepemudaan di OPD, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rian juga mendorong penguatan sinergi lintas OPD dalam pelaksanaan program peningkatan SDM pemuda. Menurutnya, tanggung jawab pengembangan pemuda tidak seharusnya hanya dibebankan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, tetapi perlu melibatkan OPD lain yang memiliki program pelatihan dan pemberdayaan.
“Kami menyadari situasi defisit anggaran, sehingga program yang kami dorong adalah yang benar-benar bersentuhan langsung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Rian.
Ia menjelaskan, KNPI telah menyampaikan harapan agar program-program kepemudaan dapat diakomodasi melalui Dispora Kukar, serta OPD lain yang memiliki kegiatan serupa, termasuk di bidang ketenagakerjaan.
“Menjadi tidak adil jika urusan kepemudaan hanya dibebankan kepada Dispora. Banyak OPD lain yang memiliki program pelatihan, seperti di bidang ketenagakerjaan, yang seharusnya juga melibatkan pemuda,” katanya.
Rian menilai pelibatan organisasi kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, dan komunitas lainnya penting agar program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi generasi muda.
“Kami berharap setiap program peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan OPD dapat melibatkan organisasi kepemudaan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh generasi muda,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Kukar dan OPD terkait telah merespons aspirasi tersebut dengan mendengarkan kondisi di lapangan. Ke depan, KNPI Kukar mendorong adanya forum lanjutan yang melibatkan OPD teknis guna menyelaraskan program-program kepemudaan.
“Komunikasi harus dibangun sejak awal. Kami berharap DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan OPD yang memiliki program peningkatan kapasitas SDM,” ucapnya.
Menurut Rian, selama ini terdapat kesenjangan antara narasi pentingnya peran pemuda dan implementasi di lapangan. Ia menilai pemuda belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan daerah.
“Kita sering menyebut pemuda sebagai penerus bangsa, tetapi tidak dilibatkan dalam program pembangunan. Ini yang ingin kami dorong untuk diperbaiki,” katanya.
Melalui forum RDP tersebut, KNPI Kukar berharap DPRD Kukar bersama OPD dapat merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan kapasitas pemuda, baik melalui pemerataan alokasi anggaran maupun kolaborasi lintas sektor, sehingga program pembangunan berbasis SDM dapat berjalan lebih efektif dan inklusif. []
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
