Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pencegahan stunting harus dimulai sejak sebelum kehamilan, bahkan sejak tahap calon pengantin.Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Nurizky Permanajati, dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) yang berlangsung di Gedung Bangga Kencana, Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim, Samarinda, Jumat (16/05/2025).
“Di 1000 hari pertama kehidupan. Kalau kita mau spesifik, kita cegah dari calon pengantin,” tegas Nurizky.
Menurut Nurizky, prevalensi stunting di Kalimantan Timur saat ini tercatat 22,02 persen, sedikit menurun dibanding sebelumnya sebesar 22,09 persen. Meski demikian, penurunan 0,07 persen tersebut dinilai belum signifikan. Sebagai acuan, standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan angka ideal prevalensi stunting di bawah 14 persen.
Nurizky menyoroti bahwa selama ini intervensi lebih banyak dilakukan saat anak sudah mengalami stunting, padahal pencegahan yang paling efektif harus dilakukan sejak awal, yakni sebelum anak lahir. Salah satu upaya konkret adalah memantau kondisi kesehatan calon pengantin, terutama calon ibu.
“Salah satu indikator yang digunakan adalah ukuran lingkar lengan atas. Jika ukurannya di bawah 23,5 cm, hal itu menunjukkan kondisi kekurangan energi kronis (KEK), yang bisa memicu risiko kelahiran anak dengan gizi buruk,” jelasnya.
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang disebabkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ditandai dengan tubuh anak yang lebih pendek dibanding usianya. Namun, Nurizky menegaskan, “Tapi pendek belum tentu. Jangan dijeneralisir.”
Dampak stunting tidak hanya terlihat pada fisik, tetapi juga perkembangan kecerdasan dan kesehatan jangka panjang anak. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami keterlambatan kognitif, rentan sakit, dan sulit bersaing di masa depan.
Nurizky menambahkan, “Penduduk yang banyak kalau berkualitas, jadi modal pembangunan.” Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga berkomitmen memberikan pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga. BKKBN pusat mendukung melalui penyediaan data, tenaga lapangan, serta bantuan anggaran sekitar Rp53 miliar melalui Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB).
Nurizky berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan hingga implementasi yang konkret di lapangan. Saat ini, pihaknya juga menanti Peraturan Presiden (Perpres) baru yang akan menentukan lembaga pelaksana utama percepatan penanganan stunting di Indonesia.
“Intinya kehadiran kami, Kemenduk Bangga BKKBN hadir untuk mensupport baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Dan tadi kita berusaha menciptakan kualitas SDM yang baik,” pungkasnya.[]
Redaksi12
