Jakarta

Amnesty International Rilis Laporan Suram Kondisi HAM Dunia

Laporan Amnesty International mencatat peningkatan pelanggaran HAM global pada 2025 yang disertai lemahnya penegakan hukum dan tingginya impunitas. JAKARTA – Laporan terbaru organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM) Amnesty International menyoroti memburuknya kondisi perlindungan HAM global sepanjang 2025, dengan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan baik oleh negara maupun aktor non-negara serta …

Read More »

DPR Tekankan Perempuan Harus Masuk Ruang Kebijakan Nasional

JAKARTA – Peringatan Hari Kartini dinilai tidak lagi cukup dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat strategis, termasuk kebijakan publik dan kepemimpinan nasional. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lisda Hendrajoni menekankan bahwa perjuangan emansipasi perempuan …

Read More »

Pemerintah Ajak Semua Pihak Percepat Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan partisipasi perempuan serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat kesetaraan gender. JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa penguatan peran perempuan dalam pembangunan nasional masih menghadapi tantangan ketimpangan di berbagai sektor, mulai dari akses ekonomi hingga partisipasi pengambilan keputusan. Kondisi ini mendorong perlunya kerja sama …

Read More »

Kasus CSR Madiun Mengembang, KPK Periksa Saksi Swasta

KPK memeriksa pihak swasta dalam pengusutan dugaan pemerasan berkedok dana CSR di Kota Madiun untuk menelusuri aliran dana dan pihak terkait. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penelusuran dugaan praktik pemerasan yang berkedok dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di Kota Madiun dengan memeriksa pihak swasta yang …

Read More »

RUU PPRT Dikebut, Pemerintah Pastikan Hak PRT Setara Pekerja

Pemerintah menyerahkan DIM RUU PPRT ke DPR RI sebagai langkah mempercepat pembahasan regulasi perlindungan pekerja rumah tangga. JAKARTA – Pemerintah mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dengan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (20/04/2026), sebagai langkah konkret …

Read More »

Plt Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Segera Ditetapkan

Golkar segera menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD Maluku Tenggara untuk menjaga stabilitas organisasi menjelang Musda pasca meninggalnya Nus Kei. JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku Tenggara akan segera dipimpin pelaksana tugas (Plt) Ketua setelah meninggalnya Nus Kei akibat peristiwa penusukan. Langkah cepat ini diambil untuk …

Read More »

Operasi Besar Bareskrim: Sindikat BBM Subsidi Dibongkar

Bareskrim Polri mengungkap penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi di berbagai daerah dengan kerugian negara lebih dari Rp243 miliar serta ratusan tersangka. JAKARTA – Satuan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) pada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia membongkar praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi yang terjadi di …

Read More »

Gerindra Klarifikasi Wacana Fusi dengan Nasdem

Gerindra menegaskan tidak pernah membahas rencana penggabungan dengan Nasdem dan menyebut isu tersebut tidak memiliki dasar internal. JAKARTA – Isu penggabungan antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dipastikan tidak pernah menjadi pembahasan internal, setelah jajaran Gerindra menegaskan tidak ada agenda maupun komunikasi resmi terkait wacana …

Read More »

UU PPRT Tegaskan Perjanjian Jadi Dasar Hubungan Kerja

UU PPRT mewajibkan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja didasarkan pada kesepakatan dan perjanjian resmi. JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menandai perubahan mendasar dalam relasi kerja sektor domestik, dengan menempatkan kesepakatan dan perjanjian sebagai dasar hukum hubungan …

Read More »

Era Baru PRT: UU PPRT Atur Upah, Jam Kerja, dan Cuti

UU PPRT menetapkan standar perlindungan pekerja rumah tangga, mulai dari upah, waktu kerja, hingga hak cuti. JAKARTA – Pemerintah bersama legislatif akhirnya menetapkan regulasi yang secara tegas mengatur perlindungan dan hak pekerja rumah tangga (PRT), termasuk kepastian upah, pengaturan waktu kerja, serta hak cuti dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja. …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com