Keterangan saksi ahli penjinak bom di PN Samarinda menyebut objek tidak memenuhi unsur bom molotov, sehingga memunculkan keraguan terhadap dakwaan JPU. SAMARINDA – Sidang perkara dugaan perakitan bom molotov di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kamis (02/04/2026), menghadirkan saksi ahli penjinak bom dari Brigade Mobil (Brimob) yang menyatakan objek yang diperiksa …
Read More »Kuasa Hukum Soroti Inkonsistensi Saksi dalam Sidang IUP Dona
Perbedaan keterangan saksi dan dugaan tekanan dalam BAP membuat jalannya sidang perkara suap IUP di Samarinda belum menemukan kejelasan. SAMARINDA – Sidang perkara dugaan suap izin usaha pertambangan (Izin Usaha Pertambangan/IUP) dengan terdakwa Dayang Dona Walfiaries Tami di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kamis (02/04/2026), belum menghasilkan kejelasan setelah muncul perbedaan …
Read More »Pemkot Samarinda Telusuri Aset 12,5 Hektare di Teluk Bajau
Pemkot Samarinda menelusuri aset lahan 12,5 hektare di Palaran untuk memastikan kejelasan kepemilikan dan mencegah potensi sengketa. SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menelusuri aset daerah berupa lahan seluas 12,5 hektare di Jalan Teluk Bajau, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), guna memastikan kejelasan kepemilikan dan …
Read More »Andi Harun Tetapkan Neneng Shanti sebagai Sekda Samarinda
Neneng Chamelia Shanti ditetapkan sebagai Sekda Samarinda setelah melalui seleksi terbuka berbasis sistem merit dan mendapat persetujuan Pemprov Kaltim. SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, resmi menetapkan Neneng Chamelia Shanti sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda definitif setelah melalui seluruh tahapan seleksi terbuka yang kompetitif, Rabu (01/04/2026). Penetapan tersebut …
Read More »DPRD Samarinda Tegaskan Program Nyata di Musrenbang RKPD 2027
DPRD Samarinda menekankan pentingnya Musrenbang RKPD 2027 menghasilkan program konkret sekaligus menyoroti kendala pelaksanaan program MBG di daerah. SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Samarinda 2027 harus menghasilkan program konkret dan tidak sekadar …
Read More »Gubernur Kaltim Serahkan LKPD 2025, Dorong Transparansi Keuangan
Penyerahan LKPD unaudited 2025 menjadi langkah awal audit BPK untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD Kaltim. SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltim, Selasa (31/03/2026). Penyerahan ini …
Read More »Infus Berujung Luka, TRC PPA Desak RSUD AWS Bertanggung Jawab
TRC PPA Kaltim mendesak penanganan medis cepat dan evaluasi tenaga kesehatan setelah bayi mengalami luka serius diduga akibat kesalahan pemasangan infus. SAMARINDA – Tim Reaksi Cepat (TRC) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kalimantan Timur (Kaltim) mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, Selasa (31/03/2026), untuk berkoordinasi …
Read More »Isu Pergantian Dirut Bankaltimtara Mencuat, Ini Penjelasan Gubernur
Penurunan deviden dan isu hukum mendorong evaluasi manajemen Bankaltimtara, sementara proses seleksi Dirut baru terus berjalan. SAMARINDA – Wacana percepatan pergantian Direktur Utama (Dirut) Bankaltimtara mencuat di tengah penurunan kinerja keuangan dan bayang-bayang persoalan hukum yang menyeret bank daerah milik Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) tersebut. Saat ini, …
Read More »Anggaran Menurun, Pemprov Kaltim Susun RKPD 2027 Lebih Realistis
Pemprov Kaltim menyesuaikan RKPD 2027 dengan kondisi fiskal yang menurun, memprioritaskan sektor dasar dan membuka peluang sinergi pendanaan melalui CSR. SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dengan pendekatan realistis menyesuaikan penurunan kapasitas anggaran daerah, termasuk membuka opsi perubahan Peraturan …
Read More »Kredit Rp820 Miliar Kukar Disorot, DPRD Kaltim Khawatir Dampaknya
DPRD Kaltim mempertanyakan legalitas dan mekanisme persetujuan pinjaman Rp820 miliar Pemkab Kukar serta mengingatkan risiko gagal bayar. SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan legalitas dan mekanisme persetujuan pinjaman daerah senilai Rp820 miliar yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kepada Bankaltimtara dalam Rapat Dengar …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan