Pemkab PPU kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kaltim atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dan menjadikan capaian itu sebagai dorongan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia …
Read More »Anggaran Menyusut, DPRD Samarinda Tetap Kawal Infrastruktur Sungai Kapih
Markaca memastikan sejumlah proyek jalan, drainase, dan jembatan di Sungai Kapih tetap diprioritaskan meski APBD Samarinda 2026 mengalami penyesuaian. SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Markaca, memastikan sejumlah proyek infrastruktur lingkungan di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, tetap masuk prioritas pengerjaan pada 2026 meski Anggaran Pendapatan …
Read More »Reses DPRD Samarinda di Sidodamai, Warga Soroti Beasiswa hingga BPJS
Warga Kecamatan Samarinda Ilir menyampaikan aspirasi terkait beasiswa, penerangan jalan, dan BPJS Kesehatan dalam reses Anggota DPRD Samarinda Ismail Latisi. SAMARINDA – Warga Kecamatan Samarinda Ilir menyampaikan sejumlah aspirasi terkait beasiswa pendidikan, penerangan lampu jalan lingkungan, dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam reses masa sidang kedua 2026 …
Read More »Mudyat Noor Lantik Pengprov PBSI Kaltim 2025–2029, Bidik Prestasi Nasional
Pengprov PBSI Kaltim masa bakti 2025–2029 resmi dilantik dan menargetkan penguatan pembinaan atlet melalui turnamen nasional, kompetisi provinsi, serta pembentukan pusat pelatihan. SAMARINDA – Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kalimantan Timur (Kaltim) masa bakti 2025–2029 resmi dilantik di Hotel Claro Pandurata, Samarinda, Jumat malam, 22 Mei …
Read More »Didemo Massa APMK, Gubernur Kaltim Tegaskan Hak Angket Wewenang DPRD
Ratusan massa APMK menggelar aksi di Kantor Gubernur Kaltim dan mendesak Rudy Mas’ud mundur atau menyetujui hak angket melalui Fraksi Golkar di DPRD Kaltim. SAMARINDA – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, …
Read More »Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Konkret Selesaikan Sengketa Lahan Warga
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta warga menyerahkan dokumen pendukung sengketa lahan sebagai dasar kajian hukum sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan. SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan membentuk tim khusus untuk menangani sejumlah sengketa lahan yang dilaporkan masyarakat, mulai dari Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Long Mesangat …
Read More »Ratusan Korban Konflik HGU di Kaltim Mengadu ke Kantor Gubernur
Ratusan warga dari sejumlah daerah di Kaltim menuntut Pemprov Kaltim menyelesaikan konflik HGU dan persoalan ganti rugi lahan Bendungan Marangkayu yang disebut belum tuntas. SAMARINDA – Sekitar 200 warga dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, …
Read More »Tunggu SHM 30 Tahun, Warga Korpri Geruduk Kantor Gubernur Kaltim
Ratusan warga Perumahan Korpri Loa Bakung meminta Pemprov Kaltim mempercepat penyelesaian perubahan status tanah dari SHGB menjadi SHM setelah menunggu sekitar 30 tahun. SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menemui ratusan warga Perumahan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Loa Bakung yang menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur …
Read More »Fraksi Golkar DPRD Kaltim Dorong Interpelasi Ketimbang Hak Angket
Fraksi Golkar DPRD Kaltim menilai hak interpelasi menjadi langkah awal yang lebih tepat untuk meminta penjelasan Pemprov Kaltim sebelum menggulirkan hak angket terkait polemik pelaksanaan anggaran daerah. SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penggunaan hak interpelasi sebagai langkah awal untuk meminta penjelasan …
Read More »Kaltim Tetap Kawal Pembangunan IKN Pascaputusan MK
Pemprov Kaltim menegaskan tetap mendukung dan mengawal pembangunan IKN meski MK menyatakan DKI Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan tetap mendukung dan mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) meski Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menyatakan Provinsi Daerah Khusus …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan