Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Audit BPK RI Perwakilan Kaltim memastikan penggunaan dana bantuan partai politik di Samarinda tahun 2025 berjalan sesuai ketentuan dan tanpa penyimpangan.
SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Rusdi, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bantuan keuangan partai politik (parpol) tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (20/04/2026). Hasil pemeriksaan menyatakan seluruh partai politik di Samarinda telah menggunakan dana sesuai ketentuan.
Kegiatan berlangsung di Arutalla Ballroom, Gedung B kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, Jalan Dahlia, dan dihadiri Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, perwakilan partai politik, serta sejumlah pihak terkait. Agenda ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Rusdi menegaskan bahwa hasil audit BPK RI Perwakilan Kaltim menunjukkan tidak ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan partai politik.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik pada dasarnya dinyatakan sesuai. Artinya, seluruh partai politik menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya dan diperuntukkan untuk kegiatan operasional,” ujar Rusdi kepada media ini.
Ia menjelaskan, bantuan keuangan bagi partai politik telah memiliki aturan pembagian dan penggunaan yang jelas. Pengelolaan serta pelaporan dana menjadi tanggung jawab masing-masing sekretariat partai, sehingga transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa partai politik di Samarinda mampu menjalankan fungsi administratif dan pengelolaan keuangan secara baik. Hal itu sekaligus mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Rusdi menambahkan, bantuan keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas partai, terutama dalam pendidikan politik dan pengkaderan.
“Kami berharap ke depan ada penambahan bantuan keuangan, sehingga kegiatan partai politik bisa semakin berkembang, terutama dalam hal pengkaderan,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Ia menilai, penguatan kapasitas partai melalui dukungan anggaran yang memadai akan berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Partai politik memiliki peran penting dalam mencetak kader yang akan berkontribusi dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
Penyerahan LHP ini juga menjadi momentum evaluasi bagi seluruh partai politik untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan pengawasan BPK, setiap penggunaan anggaran diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
