Data Akurat Jadi Kunci, Gubernur Kalsel Resmikan Sensus Ekonomi 2026

Pemprov Kalsel mengajak masyarakat memberikan data ekonomi yang akurat agar hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas. Partisipasi tersebut dinilai menjadi kunci tersedianya data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan sektor ekonomi.

Ajakan itu disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin saat mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Rabu (1/7/2026). Pencanangan tersebut menandai dimulainya rangkaian sensus ekonomi di seluruh wilayah Kalsel, sebagaimana diberitakan Diskominfomc, Kamis (02/07/2026).

Menurut Muhidin, keberhasilan SE2026 sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang sebenarnya. Data yang akurat sangat penting agar pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan pelaksanaan sensus tidak bertujuan mencari kesalahan masyarakat ataupun menjadi dasar penambahan beban pajak. Sebaliknya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memetakan kondisi pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, beserta berbagai tantangan yang dihadapi.

“Sensus ini bukan untuk mencari kesalahan atau menambah pajak masyarakat. Justru data tersebut akan membantu pemerintah mengetahui kondisi riil masyarakat, termasuk jika ada yang mengalami kesulitan ekonomi atau kendala dalam menjalankan usaha. Dari data itulah pemerintah dapat mencari solusi yang tepat,” jelasnya.

Muhidin juga meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam bekerja maupun menjalankan usaha. Informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BPS untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif.

Selain itu, ia berharap hasil sensus dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Pelaku usaha juga diajak berkontribusi dalam memperluas penyerapan tenaga kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Muhidin turut mengajak insan media berperan aktif menyosialisasikan pentingnya SE2026 agar masyarakat memahami manfaat sensus dan bersedia memberikan data secara jujur.

“Saya berharap rekan-rekan media dapat membantu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Semakin baik pemahaman masyarakat tentang manfaat sensus, semakin berkualitas pula data yang dihasilkan. Dengan data yang akurat, kita bisa bersama-sama merumuskan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

SE2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Hasil pendataan tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan ekonomi, penguatan sektor usaha, dan perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. []

Redaksi08