Indonesia Bawa Empat Isu Ketenagakerjaan ke Forum BRICS

Indonesia mendorong penguatan jaminan sosial, partisipasi perempuan, pengembangan keterampilan, serta perlindungan pekerja digital dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di India.

JAKARTA – Indonesia akan membawa empat agenda strategis, mulai dari penguatan jaminan sosial hingga perlindungan pekerja digital, dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan atau Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) BRICS di India pada 15–16 Juli 2026.

Empat isu yang menjadi fokus Indonesia meliputi penguatan jaminan sosial dan formalisasi pasar kerja, peningkatan partisipasi perempuan dan inklusi angkatan kerja, pemetaan serta pengembangan keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja gig dan platform.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia (RI) Yassierli dijadwalkan menghadiri forum yang mempertemukan para menteri ketenagakerjaan negara anggota kelompok Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS) tersebut.

Keikutsertaan Indonesia diarahkan untuk memperluas kerja sama internasional sekaligus mencari pendekatan bersama dalam menghadapi perubahan pasar kerja, pergeseran kebutuhan kompetensi, dan tantangan perlindungan tenaga kerja.

Yassierli, sebagaimana dilansir Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (14/07/2026), mengatakan forum tersebut memberi ruang bagi Indonesia untuk bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi kebijakan dengan negara lain.

“Forum BRICS menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan. Melalui forum ini, Indonesia dapat bertukar pengalaman, memperluas kolaborasi, serta memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja,” ujar Menaker melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (14/07/2026).

Salah satu pembahasan utama ialah perluasan jaminan sosial dan formalisasi pasar kerja. Agenda tersebut dinilai penting karena masih terdapat pekerja yang berada dalam hubungan kerja informal dan belum memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara memadai.

Forum juga membahas upaya memperluas keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam angkatan kerja. Kebijakan ketenagakerjaan diharapkan mampu membuka akses kerja yang lebih setara sekaligus mengurangi hambatan yang membatasi partisipasi mereka.

Pada bidang peningkatan kompetensi, negara-negara peserta akan membahas pemetaan kebutuhan keterampilan serta pengembangan kemampuan pekerja agar sesuai dengan perubahan industri dan kebutuhan pasar kerja.

Transformasi digital turut menjadi perhatian karena perkembangan teknologi telah mengubah pola hubungan kerja dan melahirkan berbagai bentuk pekerjaan baru. Pembahasan mencakup pemanfaatan teknologi yang dapat memberikan manfaat secara merata sekaligus memperluas perlindungan bagi pekerja gig dan pekerja berbasis platform.

Menurut Yassierli, persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan satu negara karena perubahan teknologi, industri, dan pasar kerja berlangsung lintas batas. Kerja sama antarnegara diperlukan untuk menghasilkan solusi yang dapat saling memperkuat.

“Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam setiap pembahasan serta berbagi praktik baik yang telah dilakukan untuk mendukung terwujudnya dunia kerja yang lebih inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Menaker.

Melalui LEMM BRICS, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan global sekaligus membawa praktik dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan perlindungan, produktivitas, serta daya saing pekerja di dalam negeri. []

Redaksi