Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
MEMPAWAH– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pada Rabu (07/05/2025), KPK melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi di Polda Kalimantan Barat untuk mengungkap lebih dalam tentang alur keuangan dan peran pihak-pihak terkait dalam kasus ini, termasuk perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa seluruh saksi hadir dalam pemeriksaan tersebut dan keterangannya diperiksa terkait proses lelang, transaksi keuangan dalam pelaksanaan proyek, serta peran badan usaha atau korporasi yang berhubungan dengan tersangka. Saksi-saksi yang diperiksa berasal dari beragam latar belakang profesi, antara lain K, RB, RM, MAR, I, A, SL, SM, TI, E, EN, AW, R, FPS, dan SJ.
Pemeriksaan ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya berfokus pada individu yang langsung terlibat, tetapi juga menyoroti keterlibatan berbagai institusi, termasuk bank, perusahaan konstruksi, dan konsultan pengawas serta perencana. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, meskipun identitas mereka belum diumumkan secara resmi. Dua tersangka berasal dari kalangan penyelenggara negara, sementara satu tersangka lainnya merupakan pihak swasta.
Tessa Mahardhika, mantan Juru Bicara KPK, dalam keterangannya pada 30 April 2025, menyebutkan bahwa KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait dengan kasus ini. Untuk memperkuat bukti, KPK telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi yang tersebar di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada akhir April 2025. Tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting serta barang bukti elektronik seperti komputer, ponsel, dan arsip digital lainnya.
Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa peningkatan jalan yang dikelola Dinas PUPR Mempawah. Modus yang diduga digunakan adalah manipulasi anggaran proyek melalui proses lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga menyebabkan kerugian negara. KPK tengah mendalami aliran dana proyek, termasuk apakah ada transfer mencurigakan ke rekening pribadi atau keterlibatan perusahaan fiktif.
Masyarakat Mempawah dan Kalimantan Barat mengikuti dengan penuh perhatian perkembangan penyidikan kasus ini. Mereka menantikan pengumuman lebih lanjut dari KPK mengenai siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini dan bagaimana skema korupsi tersebut terjadi. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur di daerah mereka.
KPK berjanji untuk memberikan informasi terbaru seiring dengan kemajuan proses penyidikan. Jika bukti yang ada sudah cukup, KPK kemungkinan akan segera menahan para tersangka dan melanjutkan kasus ini ke tahap penuntutan.[]
Redaksi12
