Kuala Lumpur Soroti Kepastian Kontrak Internasional setelah Sengketa Rudal dengan Norwegia

Malaysia menilai pembatalan persetujuan ekspor teknologi oleh Norwegia mengancam kepastian kontrak internasional dan mendorong tuntutan kompensasi bernilai ratusan juta dolar AS.

KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Norwegia setelah pembatalan persetujuan ekspor teknologi dalam proyek sistem rudal angkatan laut yang telah disepakati kedua negara. Kuala Lumpur menilai langkah tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepastian kontrak internasional dan akuntabilitas negara-negara pemasok alat pertahanan.

Perselisihan antara Malaysia dan Norwegia mencuat sepanjang Mei 2026 setelah Oslo mencabut persetujuan ekspor untuk teknologi tertentu yang menjadi bagian dari pengadaan sistem rudal angkatan laut Malaysia. Akibat keputusan tersebut, Malaysia menuntut kompensasi lebih dari 251 juta dolar Amerika Serikat kepada perusahaan Norwegia yang terlibat dalam proyek tersebut.

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin menyayangkan minimnya respons komunitas internasional terhadap pembatalan kesepakatan tersebut. Dalam forum pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura, ia menilai sikap diam sejumlah negara besar dapat menciptakan preseden buruk bagi kerja sama pertahanan global.

“Tidak ada kekhawatiran serius yang diangkat tentang integritas kontrak atau akuntabilitas. Keheningan yang memekakkan telinga ini mengirimkan pesan berbahaya bahwa beberapa negara sama sekali berada di atas pengawasan,” katanya, sebagaimana dilansir Sindo News, Senin (01/06/2026).

Menurut Mohamed Khaled, Malaysia juga melihat adanya standar berbeda dalam penerapan hukum internasional antara negara berkembang dan negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam politik global. Karena itu, pemerintah Malaysia mulai menjajaki kerja sama dengan mitra lain guna memenuhi kebutuhan sistem pertahanan yang sebelumnya direncanakan melalui kontrak dengan Norwegia.

Di sisi lain, Pemerintah Norwegia membantah bahwa kebijakan tersebut secara khusus ditujukan kepada Malaysia. Menteri Pertahanan Norwegia Tore O Sandvik menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan situasi keamanan terbaru dan pembatasan terhadap ekspor peralatan militer sensitif.

Berbicara kepada media di sela-sela Dialog Shangri-La, Sandvik menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian keamanan nasional Norwegia di tengah dinamika geopolitik yang berkembang.

Perselisihan ini berpotensi memengaruhi hubungan pertahanan kedua negara sekaligus menjadi perhatian bagi negara-negara yang bergantung pada kerja sama internasional dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan. Malaysia berharap penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap komitmen kontrak antarnegara. []

Redaksi1