Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI TIMUR — Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan. Berdasarkan hasil verifikasi wilayah individu peserta didik, tercatat jumlah anak yang tidak bersekolah di Kutim mencapai angka mencemaskan. Terdapat 9.463 anak belum pernah sekolah, 1.451 anak lulus tapi tidak melanjutkan, serta 1.888 anak tercatat putus sekolah (drop out).
Menanggapi kondisi ini, anggota DPRD Kutim Uci menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia menilai fenomena ini perlu ditangani secara sistematis mulai dari tingkat akar rumput.
“Kita harus cari tahu dari bawah dulu, terutama di tingkat RT. Harus dilakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah, lalu ditelusuri alasan di balik itu,” kata Uci, Kamis (19/06/2025).
Menurutnya, laporan dari tingkat warga sangat dibutuhkan untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) maupun Dinas Sosial (Dinsos) agar kebijakan intervensi bisa dilakukan dengan lebih tepat sasaran.
Selain itu, Uci menekankan bahwa fenomena ini sangat relevan dalam konteks bonus demografi, di mana sumber daya manusia menjadi aset penting pembangunan masa depan.
“Sayang sekali kalau potensi generasi muda kita tidak dikembangkan. Kita khawatir nantinya mereka justru kalah bersaing dengan pendatang dari daerah lain,” tambahnya.
Salah satu faktor utama yang disorot Uci adalah persoalan biaya. Meski program pendidikan di Kutim sudah menggratiskan sekolah, biaya perlengkapan seperti seragam, sepatu, tas, dan buku masih dianggap sebagai beban berat oleh sebagian masyarakat.
Ia menyebut pentingnya menyosialisasikan program bantuan pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah daerah, termasuk oleh Bupati Kutim, agar informasi tersebut menjangkau seluruh warga, terutama mereka yang kurang mampu.
“Masih banyak orang tua yang belum tahu bahwa ada program bantuan perlengkapan sekolah dari Pemkab. Ini harus kita gencarkan agar anak-anak bisa kembali melanjutkan pendidikan,” pungkasnya.
Persoalan anak tidak bersekolah kini menjadi tantangan serius bagi Kutim. Sinergi antara pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, dan satuan pendidikan dinilai krusial untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak dasarnya: pendidikan. [] Adm04
