Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN — Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki wilayah yang luas dan strategis dengan batas langsung ke negara Malaysia serta didominasi hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati. Namun, kondisi geografis ini membawa tantangan tersendiri, terutama dalam mitigasi bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., mewakili Gubernur Kaltara saat membuka Rapat Koordinasi (rakor) Penanganan Karhutla Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Gedung Gadis, Kamis (15/05/2025).
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara menunjukkan pada tahun 2024 terjadi 267 kejadian bencana, dengan 103 kejadian di antaranya merupakan karhutla. Sementara itu, sepanjang Mei 2025 tercatat 17 kejadian bencana, termasuk tujuh kasus karhutla.
Robby menjelaskan bahwa luas lahan terbakar mengalami peningkatan signifikan tiap tahun. Pada 2022, lahan yang terbakar seluas 370 hektar, naik menjadi 796,36 hektar pada 2023, dan melonjak tajam menjadi 2.429,21 hektar pada 2024.
“Angka ini bukan hanya statistik semata, tetapi juga merupakan sinyal peringatan kepada kita bahwa upaya pencegahan dan penanganan harus semakin ditingkatkan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh, termasuk mengenai sumber daya manusia dan anggaran pembiayaannya,” ujar Robby.
Rakor ini juga menegaskan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang menjadi perhatian utama Gubernur dan peserta rapat agar peran serta fungsi BPBD Provinsi dioptimalkan sebagai koordinator dalam penanggulangan karhutla. Dengan demikian, diharapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kaltara dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. []
Redaksi11
