Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan dan Malinau, telah menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat setempat. Situasi ini memantik reaksi dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kalimantan Utara yang mendesak pemerintah provinsi agar segera turun langsung ke lapangan dan mengambil langkah konkret untuk menangani kondisi tersebut.
Ketua LMND Kalimantan Utara, Heris, menyatakan bahwa penyebab utama banjir yang terjadi bukan hanya curah hujan tinggi, tetapi juga kerusakan lingkungan akibat pembiaran aktivitas penebangan liar di kawasan hutan lindung. Menurutnya, praktik eksploitasi hutan yang terus berlangsung tanpa pengawasan ketat telah memperparah kerentanan daerah terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir. “Kerusakan lingkungan akibat pembiaran penebangan pohon secara masif menjadi penyebab utama bencana ini. Pemerintah harus bertindak tegas menghentikan eksploitasi hutan dan segera melakukan rehabilitasi lingkungan,” ujar Heris, Selasa (20/05/2025).
Ia menilai, belum ada langkah nyata dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun DPRD setempat yang menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan masyarakat terdampak. “Ketidakhadiran pemerintah di tengah krisis ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap rakyat. Kami menuntut perhatian dan aksi nyata, bukan hanya janji kosong,” lanjutnya.
Banjir yang terjadi tidak hanya menggenangi permukiman warga, tetapi juga merendam sejumlah fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di beberapa desa. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar lumpuh total tanpa solusi alternatif yang disiapkan pemerintah untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi siswa terdampak.
Dalam pernyataannya, LMND Kaltara menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Mereka mendesak agar Pemerintah Provinsi segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi terdampak. Selain itu, seluruh pejabat terkait diminta untuk mengambil tindakan cepat dan konkret dalam mengevakuasi warga, menyalurkan bantuan logistik, serta menjamin hak pendidikan melalui skema alternatif bagi pelajar di daerah banjir.
Tidak hanya itu, LMND juga mendesak penghentian total terhadap kegiatan penebangan liar dan mendesak agar dilakukan pemulihan kawasan hutan lindung secara menyeluruh. Mereka menekankan pentingnya peran DPRD Kalimantan Utara dalam mengawasi kinerja eksekutif, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas penanganan bencana.
“Banjir bukan semata bencana alam, tetapi konsekuensi dari kelalaian dan pembiaran sistemik. Saatnya pemerintah hadir dan berpihak kepada rakyat,” tutup Heris dalam pernyataannya. []
Redaksi11
