Menkes: Kalau Cuma Obati, Itu Tugas Dokter, Bukan Menteri!

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa esensi dari nama “Menteri Kesehatan” terletak pada upaya menjaga masyarakat agar tetap sehat, bukan sekadar mengobati penyakit. Pernyataan ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk Double Check dengan tema “Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?” di Jakarta, Sabtu (17/05/2025). Menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kenapa namanya Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan? Karena tugas utamanya adalah menjaga masyarakat agar tetap sehat. Mengobati itu kewenangan dokter,” tegas Budi dalam sesi diskusi. Ia menjelaskan, fokus Kemenkes adalah pendekatan promotif dan preventif, seperti edukasi gaya hidup sehat serta program deteksi dini melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Budi mencontohkan, empat penyakit kronis—stroke, jantung, kanker, dan ginjal—sering terlambat terdeteksi hingga kondisi pasien sudah parah. “Organ kita rusaknya butuh 4-5 tahun sebelum akhirnya fatal. Masa kita tidak bisa memperbaiki dalam waktu itu? Kegagalan terjadi karena masyarakat jarang memeriksakan diri. Ketahuannya sudah stadium lanjut,” ujarnya. Program CKG dinilai sebagai solusi untuk mengidentifikasi risiko penyakit sejak dini, sehingga potensi kematian dapat ditekan.

Di sisi lain, Budi menyoroti target Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi (high-income country) pada 2045. Menurut Bank Dunia, kriteria negara maju adalah pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita minimal USD14.000 atau sekitar Rp15 juta per bulan. Saat ini, PNB Indonesia berada di angka USD4.000 (Rp5 juta per bulan). “Untuk mencapainya, pendapatan harus naik 3,5 kali lipat. Ini hanya mungkin jika masyarakat sehat dan cerdas,” tegasnya.

Ia mengaitkan produktivitas ekonomi dengan kondisi kesehatan dan pendidikan. “Orang berpenghasilan Rp15 juta pasti lebih sehat dan pintar dibanding yang Rp5 juta. Tanpa kedua faktor itu, mustahil mencapai pendapatan tinggi,” jelas Budi. Karena itu, kolaborasi antara Kemenkes dan Kementerian Pendidikan dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul disebutnya sebagai kunci kemajuan.

Lebih lanjut, Budi mengajak masyarakat melakukan refleksi sederhana. “Coba lihat di pertemuan alumni, berapa banyak yang gajinya di atas Rp15 juta? Jika masih banyak di bawah, artinya kita belum maju,” ucapnya. Menurutnya, peningkatan kualitas hidup tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesadaran menjaga kesehatan dan penguasaan ilmu pengetahuan.

Program promotif seperti edukasi pola hidup sehat dan preventif melalui CKG diharapkan menjadi fondasi mengurangi beban penyakit kronis. Budi meyakini, dengan deteksi dini dan peningkatan kualitas SDM, target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. “Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi bagaimana masyarakat produktif, sehat, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Pernyataan Menkes ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan kesehatan dengan agenda pembangunan jangka panjang. Di tengah tantangan transisi demografi dan epidemiologi penyakit, pendekatan holistik dinilai krusial untuk memastikan kemajuan bangsa berjalan berkelanjutan. []

Redaksi11