Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pakistan menegaskan tidak akan mengakui Israel sebelum terbentuk negara Palestina merdeka meskipun mendapat dorongan internasional untuk bergabung dalam normalisasi hubungan.
ISLAMABAD – Pemerintah Pakistan menegaskan tetap mempertahankan kebijakan tidak mengakui Israel meskipun muncul dorongan internasional agar negara-negara mayoritas Muslim bergabung dalam normalisasi hubungan dengan Tel Aviv melalui Kesepakatan Abraham (Abraham Accords). Sikap tersebut kembali ditegaskan setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mendorong perluasan perjanjian tersebut sebagai bagian dari upaya membangun stabilitas kawasan Timur Tengah.
Posisi Islamabad menjadi sorotan karena selama puluhan tahun Pakistan mempertahankan kebijakan luar negeri yang mengaitkan pengakuan terhadap Israel dengan terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Kebijakan itu juga tercermin dalam paspor Pakistan yang mencantumkan keterangan bahwa dokumen perjalanan tersebut tidak berlaku untuk Israel.
Trump sebelumnya menyerukan agar sejumlah negara, termasuk Pakistan, Arab Saudi, Qatar, dan Turki, bergabung dalam Kesepakatan Abraham guna memperkuat penyelesaian konflik di kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui platform Truth Social setelah serangkaian diskusi dengan para pemimpin regional.
“Ini harus dimulai dengan penandatanganan segera oleh Arab Saudi dan Qatar, dan semua negara lain harus mengikuti jejak mereka,” tulis Trump.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk bergabung dalam skema normalisasi yang bertentangan dengan prinsip dasar kebijakan nasional.
“Saat ini, belum ada inisiatif dalam hal ini yang diambil oleh kami, dan belum ada yang meminta kami,” kata Asif kepada sebuah saluran televisi Pakistan, sebagaimana dilansir Middle East Eye, Senin, (01/06/2026).
Pemerintah Pakistan secara konsisten menyatakan bahwa pengakuan terhadap Israel hanya dapat dipertimbangkan apabila solusi dua negara terwujud, yakni berdirinya negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, juga menegaskan negaranya tidak berencana mengikuti Kesepakatan Abraham ketika menanggapi usulan pembentukan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk mengawasi Gaza pascaperang.
“Kami tidak mempermasalahkan negara mana pun yang memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dengan kesepakatan tersebut,” kata Andrabi.
“Kami melihat masalah ini melalui prisma negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”
Sejumlah pengamat menilai sikap Pakistan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan diplomatik, tetapi juga dipengaruhi faktor domestik, termasuk opini publik, kelompok politik, parlemen, media, dan organisasi masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina.
Dengan belum adanya perubahan kebijakan resmi dari Islamabad, Pakistan diperkirakan tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara yang menolak pengakuan terhadap Israel sampai tercapainya solusi politik yang dianggap memenuhi hak-hak rakyat Palestina. []
Redaksi1
