DPR menyiapkan pansus dan sistem terpadu untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dengan fokus pada kasus komunal berdampak luas. JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat langkah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dengan fokus utama pada penanganan konflik pertanahan berskala luas yang melibatkan masyarakat, korporasi, hingga institusi, guna menciptakan sistem …
Read More »DPR Desak Kampus Nonaktifkan Dosen Terlibat Kasus Kekerasan Anak
DPR meminta kampus segera menonaktifkan dosen berinisial CD yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan anak di Yogyakarta demi menjaga integritas institusi dan mendukung proses hukum. JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak perguruan tinggi negeri (PTN) segera mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan oknum dosen berinisial CD yang diduga terlibat dalam …
Read More »UU PPRT Disahkan, Perlindungan Pekerja Masih Dipertanyakan
Meski memberi dasar hukum baru, implementasi UU PPRT dinilai menjadi tantangan utama dalam melindungi pekerja domestik. JAKARTA – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dinilai belum sepenuhnya menjamin perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga (PRT), meski menjadi tonggak penting setelah penantian lebih dari dua dekade. Regulasi yang …
Read More »UU PPRT Tegaskan Perjanjian Jadi Dasar Hubungan Kerja
UU PPRT mewajibkan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja didasarkan pada kesepakatan dan perjanjian resmi. JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menandai perubahan mendasar dalam relasi kerja sektor domestik, dengan menempatkan kesepakatan dan perjanjian sebagai dasar hukum hubungan …
Read More »Kebal Efisiensi, Proyek DPR hingga MA di IKN Tetap Jalan
Pemerintah memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN tetap berjalan meski ada kebijakan efisiensi anggaran. NUSANTARA – Pembangunan kawasan lembaga negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan tetap berjalan dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran, dengan target penyelesaian pada 2027–2028. Fokus pembangunan mencakup kompleks legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur …
Read More »Wamenaker Noel Minta Amnesti, DPR: Jalani Proses Hukum Dulu
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menanggapi pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel yang berharap memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hinca, permintaan itu tidak bisa begitu saja dikabulkan karena pemberian amnesti memiliki prosedur dan pertimbangan yang ketat. “Amnesti itu hak Presiden dalam …
Read More »Tunjangan Rumah Rp50 Juta, DPR dan Kemenkeu Saling Lempar Tanggung Jawab
JAKARTA – Polemik tunjangan rumah bagi anggota DPR RI kembali menuai kritik tajam dari publik setelah angka yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan terungkap ke permukaan. Besarnya nominal tersebut dianggap tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang tengah berjuang menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok. Alih-alih memberikan penjelasan yang gamblang, DPR …
Read More »DPR Tinjau Lapas dan Kantor Imigrasi Banjarmasin
BANJARBARU – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam rangka pengawasan dan evaluasi terhadap layanan publik di sektor pemasyarakatan dan keimigrasian. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan layanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar …
Read More »Setelah Bertahun-Tahun Melarang, Filipina Mulai Bahas Legalisasi Perceraian
MANILA – Filipina, satu-satunya negara selain Vatikan yang melarang perceraian, tengah mempertimbangkan legalisasi perceraian melalui sebuah RUU baru. Negara Asia Tenggara yang dikenal “sangat Katolik” ini telah lama menghadapi tantangan dalam mengakhiri pernikahan secara hukum, bahkan dalam kasus perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga. Michelle Bulang, seorang ibu dari empat …
Read More »DPR Desak Menkominfo dan BSSN Kerja Sama dengan FBI untuk Pemulihan PDNS
JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Lodewijk Freidrich Paulus menanyakan kemungkinan pemerintah bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk memulihkan data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan