DPR merespons rekomendasi KPK dengan membuka peluang pembahasan ulang RUU pembatasan uang tunai guna menekan praktik politik uang. JAKARTA – Dorongan penguatan regulasi untuk menekan praktik politik uang kembali mengemuka setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membuka peluang mengkaji ulang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Uang Kartal, menyusul rekomendasi …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan