Tag Archives: Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU IKN dan menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota karena belum ada Keppres pemindahan ke IKN. JAKARTA – Kepastian status ibu kota negara kembali ditegaskan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan tersebut sekaligus …

Mahkamah Konstitusi menegaskan Jakarta masih menjadi ibu kota negara hingga Keputusan Presiden pemindahan ke IKN Nusantara diterbitkan. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan status ibu kota negara Indonesia masih berada di Jakarta setelah menolak permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Putusan tersebut …

Kuasa hukum aktivis KontraS menilai percepatan sidang dugaan penyiraman air keras berpotensi mendahului putusan MK terkait kewenangan peradilan militer. JAKARTA – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai proses persidangan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, berjalan terlalu cepat. …

Mahkamah Konstitusi menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara karena pemindahan ke Ibu Kota Nusantara belum memiliki dasar Keputusan Presiden. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa status ibu kota negara masih berada di Jakarta setelah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU …

Jakarta, Mahkamah Konstitusi, MK, KPK, uji materi, UU KPK, putusan MK, pimpinan KPK, Suhartoyo, UUD 1945 JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah tafsir ketentuan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menegaskan bahwa pejabat yang terpilih tidak harus mengundurkan diri secara permanen dari profesi sebelumnya, melainkan cukup berstatus nonaktif selama …

KontraS menilai peradilan militer berpotensi mempertahankan impunitas dan mendorong reformasi melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil melalui Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai sistem peradilan militer berpotensi mempertahankan impunitas bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat tindak pidana umum, sehingga …

BPKN menilai polemik kuota internet hangus harus diarahkan pada isu pemerataan akses dan keadilan digital di Indonesia. JAKARTA – Isu “kuota internet hangus” dinilai tidak cukup dilihat sebagai persoalan transaksi semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, seiring bergulirnya uji materiil di Mahkamah Konstitusi …

Operator telekomunikasi menegaskan di Mahkamah Konstitusi bahwa kuota internet bukan barang milik pelanggan, melainkan layanan berbasis akses dengan batas waktu dan volume. JAKARTA – Sejumlah operator telekomunikasi menegaskan bahwa berakhirnya kuota internet pelanggan bukan merupakan kerugian akibat “kuota hangus”, melainkan konsekuensi dari berakhirnya masa layanan berbasis akses yang telah disepakati …

Pemerintah memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN tetap berjalan meski ada kebijakan efisiensi anggaran. NUSANTARA – Pembangunan kawasan lembaga negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan tetap berjalan dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran, dengan target penyelesaian pada 2027–2028. Fokus pembangunan mencakup kompleks legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur …

  NASIONAL – Bola panas sistem pemilihan umum (Pemilu) masih terus bergulir. Publik masih menunggu, putusan apa yang akan diambil Mahkamah Konstitusi (MK), mengingat waktu pelaksanaan Pemilu yang kurang dari setahun lagi. Terlebih, nama-nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) telah didaftarkan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang pendaftarannya …