Tag Archives: UUD 1945

Pemkot Bontang Ingatkan Pancasila Bukan Sekadar Seremoni

Pemkot Bontang menegaskan Pancasila harus hadir dalam kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan upaya menjaga persatuan di tengah tantangan intoleransi serta radikalisme. BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai dasar kebijakan publik, perekat keberagaman, dan pedoman menghadapi tantangan intoleransi, radikalisme, serta ketidakpastian global. Penegasan itu disampaikan dalam …

Read More »

Pemkab Kobar Tegaskan Pancasila Jadi Dasar Moral Pembangunan

Pemkab Kobar memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan menegaskan peran Pancasila sebagai dasar persatuan, pedoman hidup, dan fondasi diplomasi perdamaian dunia. KOTAWARINGIN BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menegaskan kembali pentingnya Pancasila sebagai dasar moral dalam kebijakan publik, pembangunan, dan peran Indonesia menjaga perdamaian dunia. Pesan itu mengemuka …

Read More »

KEM dan PPKF Prabowo Dinilai Perkuat Kemandirian Ekonomi Nasional

Pidato Presiden Prabowo di rapat paripurna DPR dinilai mempertegas arah kebijakan ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. JAKARTA – Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai menjadi arah strategis Indonesia dalam …

Read More »

MK Ubah Aturan, Pimpinan KPK Tak Wajib Mundur dari Jabatan Lama

Jakarta, Mahkamah Konstitusi, MK, KPK, uji materi, UU KPK, putusan MK, pimpinan KPK, Suhartoyo, UUD 1945 JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah tafsir ketentuan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menegaskan bahwa pejabat yang terpilih tidak harus mengundurkan diri secara permanen dari profesi sebelumnya, melainkan cukup berstatus nonaktif selama …

Read More »

SP PLN Gugat RUPTL 2025–2034, Soroti Ancaman Dominasi Swasta

SP PLN menilai RUPTL 2025–2034 berpotensi memperbesar dominasi pembangkit swasta, membebani keuangan negara, dan mengancam kedaulatan energi nasional. JAKARTA – Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) menggugat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 karena menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani keuangan negara, memperbesar dominasi pembangkit swasta, dan mengancam kedaulatan …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com