WTP Ke-10 Palangka Raya, Pemkot Diminta Tak Berpuas Diri

Pemkot Palangka Raya kembali meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dan menegaskan komitmen menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan.

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya diminta tidak berhenti pada capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meski kembali meraih predikat terbaik atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Capaian tersebut menjadi WTP ke-10 secara berturut-turut bagi Pemkot Palangka Raya. Namun, penghargaan itu juga menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan memastikan pengelolaan anggaran daerah berdampak langsung pada pelayanan publik.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Dodik Achmad Akbar, kepada Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, sebagaimana diberitakan Media Center, Jumat (29/05/2026).

Wali Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 10 kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palangka Raya.

“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Fairid.

Fairid menegaskan, predikat WTP bukan alasan bagi Pemkot Palangka Raya untuk berpuas diri. Setiap rekomendasi yang disampaikan BPK RI, kata dia, akan segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tindak lanjut rekomendasi tersebut dinilai penting agar capaian administratif dalam pengelolaan keuangan tidak hanya berhenti pada laporan, tetapi juga mampu memperkuat kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Palangka Raya.

“Dengan pencapaian historis ini, Pemko Palangka Raya diharapkan dapat terus mempertahankan standar terbaik dalam pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas,” pungkasnya. []

Redaksi