BEIRUT – Presiden Lebanon Joseph Aoun pada Sabtu (18/01/2025) menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk menuntut pasukan Israel segera mundur dari wilayah selatan Lebanon, sesuai dengan tenggat waktu yang tercantum dalam perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada 27 November 2024.
Dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Beirut, Presiden Aoun mengungkapkan kekhawatirannya terkait pelanggaran yang terus terjadi, baik di darat maupun di udara, yang dilakukan oleh militer Israel. Salah satu pelanggaran yang disoroti adalah penghancuran rumah-rumah dan desa-desa yang berada di sepanjang perbatasan antara kedua negara.
Guterres tiba di Lebanon pada Kamis (16/01/2025) dalam rangka “kunjungan solidaritas” untuk memberikan dukungan kepada negara tersebut yang tengah menghadapi ketegangan dan ancaman keamanan.
Presiden Aoun dalam kesempatan itu menegaskan bahwa tindakan militer Israel, termasuk pengeboman terhadap rumah-rumah serta penghancuran desa-desa di wilayah perbatasan, adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati, serta merusak kedaulatan negara Lebanon.
“Pelaksanaan serangan tersebut jelas merupakan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata dan semakin mengancam stabilitas serta kedaulatan Lebanon,” kata Presiden Aoun dalam pernyataannya.
Ia juga menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan upaya-upaya internasional yang sedang dilakukan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah.
Aoun yang baru saja terpilih menjadi Presiden pada 9 Januari 2025 setelah kursi kepresidenan kosong selama lebih dari dua tahun akibat perbedaan politik, juga menekankan pentingnya untuk segera menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Dalam pertemuan tersebut, ia turut memberikan apresiasi terhadap dedikasi pasukan UNIFIL (Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon) yang terus berupaya menjaga stabilitas di wilayah tersebut, meskipun mereka juga menghadapi sejumlah serangan terhadap pangkalan-pangkalan mereka.
Presiden Aoun menggarisbawahi pentingnya adanya koordinasi yang lebih erat antara UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon untuk memastikan keamanan dan menjaga perdamaian di kawasan selatan Lebanon.
Sejak diberlakukannya gencatan senjata pada 27 November 2024, yang diharapkan mengakhiri konflik antara Israel dan Hizbullah yang berlangsung sejak 8 Oktober 2023 dan semakin memanas pada 23 September 2024, situasi di perbatasan selatan Lebanon tetap tidak stabil.
Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber resmi Lebanon yang dilaporkan oleh Anadolu, hingga Jumat (17/01/2025), tercatat Israel telah melakukan sebanyak 564 pelanggaran yang berakibat pada tewasnya 37 orang dan melukai 45 orang lainnya.
Dalam konteks ini, Guterres menyatakan bahwa PBB berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan dan stabilitas nasionalnya, serta mendorong kedua belah pihak untuk menghormati komitmen dalam perjanjian gencatan senjata yang sudah disepakati. []
Redaksi03