Tag Archives: APBN

Dana Desa Berbuah Manis, BUMK Dumaring Panen Puluhan Ton Semangka

BUMK Amparan Tikar Kampung Dumaring berhasil memanen 20 ton semangka dan dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. BERAU – Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Amparan Tikar Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, berhasil memanen sekitar 20 ton semangka dari lahan seluas 1,5 hektare. Keberhasilan tersebut …

Read More »

Edi Oloan Serap Aspirasi Ratusan Ketua RT di Balikpapan Timur

Edi Oloan Pasaribu ST. MM Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN,

Edi Oloan Pasaribu menggelar silaturahmi bersama relawan dan ratusan Ketua RT di Balikpapan Timur guna menyerap aspirasi sekaligus menyosialisasikan program pemerintah pusat. BALIKPAPAN – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edi Oloan Pasaribu, menggelar silaturahmi dan diskusi bersama relawan serta ratusan …

Read More »

Sujiwo Tegaskan Persatuan Jadi Kunci Utama Pembangunan Daerah

Bupati Kubu Raya menegaskan bahwa persatuan dan toleransi menjadi fondasi utama pembangunan, melampaui peran anggaran negara dan daerah. KUBU RAYA – Penekanan pada pentingnya harmoni sosial kembali mengemuka dalam agenda budaya daerah, ketika Bupati Sujiwo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kekuatan persatuan masyarakat. …

Read More »

Tanpa Sistem Terbuka, Pengawasan Dana Parpol Dinilai Tak Efektif

Perludem menilai sistem digital terbuka penting untuk memastikan pengawasan publik terhadap penggunaan dana politik oleh partai. JAKARTA – Upaya pencegahan korupsi di sektor politik dinilai tidak akan efektif tanpa dukungan sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses publik, terutama terkait penggunaan dana bantuan politik (banpol) oleh partai politik (parpol). Perkumpulan …

Read More »

KPK Dorong Wajib Lapor Parpol, Perludem Minta Sistem Transparan

Perludem menilai sistem digital terbuka diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana politik oleh partai. JAKARTA – Dorongan transparansi penggunaan dana bantuan politik (banpol) kembali menguat setelah Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menilai perlunya sistem digital terbuka guna mengawasi kewajiban partai politik (parpol) dalam melaporkan kegiatan pendidikan politik yang …

Read More »

Menaker Ubah Arah Pengawasan Kemnaker, Dari Temuan ke Pencegahan

Menaker mendorong transformasi pengawasan internal Kemnaker menjadi lebih preventif, berbasis risiko, dan didukung teknologi untuk mencegah penyimpangan sejak dini. JAWA BARAT – Transformasi pengawasan internal di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan efektivitas program ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa …

Read More »

Anggaran Ratusan Miliar, Air Tak Juga Mengalir

KAPUAS HULU — Proyek air bersih Potan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Desa Tanjung Lasa, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, kini menjadi sorotan masyarakat. Proyek bernilai lebih dari Rp100 miliar yang digarap bertahap sejak 2010 hingga 2013 itu, kini kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi …

Read More »

Dinsos Kukar Berikan Bantuan Modal Usaha Rp 5 Juta untuk Setiap Individu

KUTAI KARTANEGARA – Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunarko, mengungkapkan bahwa program bantuan modal usaha yang disalurkan oleh pihaknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Setiap individu mendapat alokasi dana sebesar lima juta rupiah dari APBN untuk modal usaha,” ungkap Sunarko. Lebih lanjut, Sunarko …

Read More »

Program Bansos Bukan Solusi Tuntaskan Angka Kemiskinan

SURABAYA – Bantuan Sosial (Bansos) adalah alat negara. Kebijakan dan penganggarannya diputuskan bersama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang mewakili seluruh kekuatan politik. Sesungguhnya, tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu. Bahkan, bila Presiden berkehendak pun, tanpa persetujuan DPR, …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com