Polda Kaltim menyiapkan 1.700 personel gabungan dan pendekatan humanis untuk mengamankan aksi unjuk rasa 21 April 2026 di dua titik utama Samarinda. SAMARINDA – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menyatakan kesiapan penuh dalam mengamankan rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di dua titik utama …
Read More »Fiskal Melemah, DPRD Kaltim Bongkar Minimnya Program Dishub 2026
Keterbatasan anggaran daerah membuat sejumlah program transportasi strategis di Kaltim tertunda hingga berpotensi memengaruhi kualitas layanan publik. SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti keterbatasan program Dinas Perhubungan (Dishub) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD) 2026 akibat melemahnya kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini dinilai berdampak …
Read More »DPRD Samarinda Tekankan Aksi 21 April Harus Damai
DPRD Kota Samarinda mengingatkan pentingnya aksi damai dan tertib dalam demonstrasi 21 April 2026 sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. SAMARINDA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengimbau Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) agar menggelar aksi unjuk rasa secara damai pada 21 April …
Read More »Polisi Siaga Amankan Aksi 21 April di Samarinda
Polres Samarinda menyiapkan pengamanan menyeluruh untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa aliansi masyarakat Kaltim pada 21 April 2026 agar berlangsung aman dan kondusif. SAMARINDA – Kepolisian Resor (Polres) Samarinda menyiapkan pengamanan menyeluruh terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar aliansi perjuangan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) pada 21 April 2026 di …
Read More »DPRD Kaltim Soroti Kredit Rp820 Miliar Bank Kaltimtara ke Kukar
DPRD Kaltim mendalami pemberian kredit Rp820 miliar oleh Bank Kaltimtara kepada Pemkab Kukar guna memastikan kepatuhan regulasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bank Kaltimtara untuk meminta penjelasan terkait pemberian fasilitas kredit sebesar Rp820 miliar …
Read More »Sapto Gelar Besempekat, Tindak Lanjuti Aspirasi Warga di Samarinda
Program Besempekat DPRD Kaltim menjadi sarana evaluasi pembangunan sekaligus tindak lanjut langsung atas aspirasi masyarakat di Samarinda. SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Sapto Setyo Pramono, melaksanakan tindak lanjut hasil serap aspirasi masyarakat melalui program kunjungan kerja di daerah …
Read More »Ketua DPRD Kaltim: PAW Kamaruddin Masih Terkunci di Administrasi
Proses PAW DPRD Kaltim dari Partai NasDem telah disetujui dan kini menunggu kelengkapan administrasi dari KPU sebelum penjadwalan pelantikan. SAMARINDA – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Kamaruddin Ibrahim, kini memasuki tahap administrasi dan tinggal menunggu …
Read More »TGUPP Disorot DPRD Kaltim, Tekankan Hukum dan Kepatutan
DPRD Kaltim menilai pembentukan TGUPP harus memiliki dasar hukum, fungsi jelas, dan tidak menimbulkan tumpang tindih maupun polemik di masyarakat. SAMARINDA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selamat Ari Wibowo, menyoroti pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) oleh Gubernur Kaltim. Ia menegaskan, …
Read More »Konflik Lahan Jongkang Memanas, DPRD Kaltim Mediasi PT MHU dan Petani
DPRD Kaltim memediasi konflik lahan antara petani Desa Jongkang dan PT MHU, namun belum tercapai kesepakatan sehingga opsi ganti rugi hingga jalur hukum mengemuka. SAMARINDA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dugaan pengrusakan, perampasan hak, serta penyempitan …
Read More »DPRD Kaltim Tegaskan WFH ASN Bukan Hari Libur
DPRD Kaltim menegaskan WFH bagi ASN tetap bagian dari hari kerja dan harus diawasi ketat agar tidak menurunkan kualitas pelayanan publik. SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat tidak boleh disalahartikan …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan