Tag Archives: transparansi anggaran

Audit BPK RI Perwakilan Kaltim memastikan penggunaan dana bantuan partai politik di Samarinda tahun 2025 berjalan sesuai ketentuan dan tanpa penyimpangan. SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Rusdi, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bantuan keuangan partai politik (parpol) tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa …

DPRD Kota Balikpapan menilai proses seleksi usulan dalam RKPD belum transparan sehingga menyulitkan pengawasan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, menyoroti lemahnya transparansi dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dinilai belum mampu menampilkan secara rinci …

DPRD Kaltim mendalami pemberian kredit Rp820 miliar oleh Bank Kaltimtara kepada Pemkab Kukar guna memastikan kepatuhan regulasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bank Kaltimtara untuk meminta penjelasan terkait pemberian fasilitas kredit sebesar Rp820 miliar …

Penyerahan LKPD unaudited 2025 menjadi langkah awal audit BPK untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD Kaltim. SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltim, Selasa (31/03/2026). Penyerahan ini …

Pemkab Kotim memperketat mekanisme bansos melalui SIPD dan Musrenbang agar bantuan lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan daerah. KOTAWARINGIN TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan perubahan arah kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial (bansos) agar lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada dampak pembangunan, bukan sekadar rutinitas tahunan. …

Pemcam Sembakung Atulai menyelesaikan monitoring APBDes 2025 pada 16 Maret 2026 untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas desa. NUNUKAN – Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Sembakung Atulai menuntaskan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 di 10 desa, dengan penekanan pada penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan …