SAMARINDA – Kepedulian terhadap persoalan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat terus menjadi perhatian serius anggota legislatif di Kalimantan Timur. Hal tersebut tercermin dalam kunjungan kerja yang dilakukan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Darlis Pattalogi, ke wilayah RT 52, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda, pada Rabu (02/07/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Darlis menemui langsung warga setempat, khususnya kaum ibu yang mendominasi forum tatap muka. Kehadirannya bertujuan menyerap aspirasi warga, sekaligus menjadi bagian dari kewajiban formal anggota dewan dalam menjaring masukan dari konstituen di daerah pemilihan.
Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah permintaan masyarakat agar dilakukan semenisasi di beberapa gang, termasuk pembangunan drainase di kawasan yang telah dicor, namun belum dilengkapi saluran pembuangan air yang layak. Ketidakhadiran drainase ini kerap menimbulkan genangan bahkan banjir saat hujan turun.
“Masih didominasi semenisasi dan drainase yang memadai oleh karena itu ke depan bagaimana seminisasi itu sesuatu yang terintegrasikan antara semenisasi dengan drainase,” ujar Darlis.
Tak hanya infrastruktur, warga juga menyampaikan keluhan terkait ketiadaan jaringan pipa sekunder Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang masuk ke dalam gang-gang pemukiman. Akibatnya, banyak warga harus menanggung beban tambahan untuk membeli pipa sambungan dari pinggir jalan hingga ke rumah mereka.
“Banyak rumah yang tidak terjangkau PDAM sehingga mereka kalau ingin memasang PDAM harus membeli pipa tambahan sampai ke rumahnya, ini memberatkan masyarakat dari segi biaya juga dari segi keamanan penggunaan air,” katanya.
Isu pendidikan pun tak luput dari sorotan. Warga meminta agar seragam sekolah dan buku pelajaran di tingkat SMA dan SMK digratiskan. Permintaan ini disampaikan agar meringankan beban para orang tua, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
“Harapan mereka terutama untuk seragam dan buku-buku anak-anak SMA dan SMK, mereka meminta seragam, buku, sepatu dan lain sebagainya dapat digeratiskan, karena masyarakat merasa sangat terbantu bila itu juga digratiskan,” tutur Darlis.
Sebagai bagian dari mekanisme formal DPRD, hasil serap aspirasi ini akan dikompilasikan dan dibawa ke rapat paripurna untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Ketua DPRD Kaltim. Usulan-usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari program pembangunan pada tahun anggaran 2026.[]
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah