Proyek M4CR Bidik Ekonomi Hijau Masyarakat Pesisir Kaltara

Pemprov Kaltara mempercepat Proyek M4CR untuk melindungi kawasan mangrove sekaligus mengembangkan potensi ekonomi karbon biru bagi masyarakat pesisir.

BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan pemanfaatan karbon biru sebagai peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir melalui percepatan Proyek Karbon Biru Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).

Program tersebut menggabungkan perlindungan dan rehabilitasi kawasan mangrove dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi perdagangan karbon biru (blue carbon). Persiapan pelaksanaannya dibahas dalam rapat koordinasi Pemprov Kaltara bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (14/07/2026).

Rapat dipimpin Gubernur Kaltara Zainal Paliwang bersama Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti. Pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan M4CR, khususnya Subkomponen 1.4 yang berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan kawasan mangrove.

Zainal mengatakan, mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung alami wilayah pesisir, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan karbon biru.

“Program ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir,” kata Zainal, sebagaimana diberitakan Dkisp Kaltara, Selasa, (14/07/2026).

Menurutnya, keberadaan mangrove berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap dan menyimpan karbon, serta mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, pengelolaan kawasan mangrove harus dilakukan dengan tetap melibatkan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada wilayah pesisir.

Pemprov Kaltara menyatakan siap mendukung percepatan pelaksanaan M4CR agar manfaat lingkungan dan ekonominya dapat berjalan beriringan. Dukungan tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas pemerintah serta penyiapan kawasan yang berpotensi menjadi lokasi rehabilitasi dan perlindungan mangrove.

Pelaksanaan program akan melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Pemkab Tana Tidung, dan Pemkab Nunukan. Ketiga daerah tersebut memiliki kawasan mangrove yang dinilai potensial untuk mendukung pengembangan karbon biru di Kaltara.

Kolaborasi antardaerah diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan, pendataan kawasan, pelaksanaan rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Skema tersebut diharapkan memastikan manfaat proyek tidak berhenti pada pemulihan lingkungan, tetapi turut meningkatkan penghasilan masyarakat pesisir.

Rapat koordinasi juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, Bupati Nunukan Irwan Sabri, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara.

Sejumlah instansi pemerintah pusat turut terlibat, antara lain Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Ditjen Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keterlibatan kementerian dan pemerintah daerah diperlukan karena pengelolaan mangrove bersinggungan dengan kebijakan kehutanan, kelautan, tata ruang, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi pesisir.

Melalui M4CR, Pemprov Kaltara berharap perlindungan mangrove dapat memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim sekaligus membuka sumber pendapatan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar potensi karbon biru memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi secara berimbang. []

Redaksi