SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, mengingatkan potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut berpeluang berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, terutama dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. …
Read More »Kunjungan Lapangan Wabup PPU Bahas Hak Pekerja dan Kondisi Sekolah
PENAJAM PASER UTARA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, melakukan peninjauan lapangan ke tiga lokasi pada Senin (08/09/2025). Tiga titik yang disambangi yakni perusahaan CV. Citra Utama di Desa Girimukti, SMPN 7 Penajam, serta SDN 032 Penajam di Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam. Dalam agenda tersebut, Wabup …
Read More »APBD-P 2025 Jadi Fokus Utama Rapat Paripurna DPRD Kaltim
SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (08/09/2025), hanya berfokus pada penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Ketua DPRD …
Read More »Pembahasan RUU Perampasan Aset Diminta Cepat, Tanpa Abaikan Hak Publik
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sangat mendesak untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Namun, regulasi tersebut diingatkan agar tidak mengabaikan hak-hak warga negara dan tetap menjunjung kepastian hukum. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, saat ditemui …
Read More »Stabilitas Fiskal Jadi Fokus DPRD dan Pemprov Kaltim di 2026
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Jalan …
Read More »DPRD Kaltim Sebut Aksi Gen Z di Media Sosial Bagian Demokrasi
SAMARINDA – Aksi protes yang digaungkan generasi Z melalui media sosial belakangan ini, termasuk seruan 17+8 dan penggantian foto profil dengan warna tertentu, dinilai sebagai hal yang wajar dalam dinamika demokrasi. Hal itu disampaikan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, saat ditemui usai rapat …
Read More »DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan 3T dan Kota
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti masih adanya ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara perkotaan dan daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T). Legislator menekankan agar anggaran pendidikan tidak hanya diprioritaskan untuk sekolah unggulan di kota, melainkan juga menyentuh desa-desa yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan kesejahteraan …
Read More »Subandi Yakini Ismail Latisi Mampu Satukan Energi Kader PKS
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Samarinda menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada Minggu (07/09/2025) pagi. Forum tersebut menjadi ajang pelantikan Ketua DPD beserta jajaran pengurus hingga ke struktur bawahnya. Dalam sidang musyawarah itu, Ismail Latisi resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD PKS Samarinda untuk masa jabatan …
Read More »Ketua DPRD Kaltim Klarifikasi Polemik Penjualan Buku Biografi
SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, angkat bicara mengenai polemik penjualan buku biografinya yang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Klarifikasi itu disampaikan usai ia memimpin Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim di Gedung Utama (B), Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Senin (08/09/2025). Hasanuddin …
Read More »DPRD Samarinda Apresiasi Kritik Warga di Media Sosial
SAMARINDA – Gelombang kritik masyarakat terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif belakangan semakin deras, terutama melalui media sosial. Banyak kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, sehingga memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini turut menjadi perhatian Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar. Ia menegaskan …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan