Tag Archives: JKK

Kemnaker mendorong pekerja memahami manfaat dan syarat Program JKP agar dapat memperoleh bantuan tunai, pelatihan, konseling karier, serta akses kembali ke pasar kerja setelah PHK. JAKARTA – Pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) didorong memanfaatkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bukan hanya sebagai bantuan uang tunai, tetapi juga sebagai …

Kemnaker menilai kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sejak awal bekerja penting untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan pentingnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sejak hari pertama bekerja agar pekerja dan keluarganya memiliki perlindungan saat menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, hingga …

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya menyerahkan santunan JKK kepada relawan damkar dan pertolongan yang meninggal dunia saat menjalankan tugas kemanusiaan. PALANGKA RAYA – Perlindungan jaminan sosial bagi relawan kemanusiaan kembali menjadi sorotan setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Cabang Palangka Raya menyerahkan santunan kepada relawan pemadam kebakaran (damkar) …

Kemnaker membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 untuk 30.000 peserta melalui SIAPkerja dan Skillhub hingga 9 Juni 2026. JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka kesempatan bagi 30.000 calon peserta untuk mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 yang pendaftarannya berlangsung secara daring pada 19 Mei hingga 9 Juni …

Kemnaker membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 dengan kuota 30 ribu peserta, gratis, dan dilengkapi sertifikat kompetensi BNSP. JAKARTA – Sebanyak 30 ribu orang berkesempatan mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 yang dibuka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara gratis untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan kesiapan kerja …

Pemerintah menurunkan iuran jaminan sosial hingga 50 persen untuk memperluas perlindungan pekerja informal. JAKARTA – Pemerintah menargetkan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kebijakan keringanan iuran hingga 50 persen bagi pekerja sektor Bukan Penerima Upah (BPU), sekaligus menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup program Jaminan Kecelakaan …