Tag Archives: perlindungan pekerja

Pekerja Ojek dan Kurir Daring Masuk Sorotan Standar Baru ILO

Pemerintah Indonesia menyambut standar internasional ILO tentang kerja layak dalam ekonomi platform sebagai momentum memperkuat perlindungan pekerja digital tanpa menghambat inovasi. JENEWA – Standar internasional tentang kerja layak dalam ekonomi platform menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan pekerja digital, termasuk ojek daring, kurir daring, dan pekerja berbasis aplikasi, tanpa …

Read More »

Pemkab PPU Dorong Perlindungan 97 Ribu Pekerja Belum Terdaftar BPJS

Pemkab PPU bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari PPU memperkuat sinergi untuk memperluas perlindungan bagi pekerja yang belum terdaftar program jaminan sosial ketenagakerjaan. PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti masih rendahnya kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di daerah, setelah tercatat 97.136 pekerja atau …

Read More »

Indonesia Lawan Eksploitasi Awak Kapal Lewat Ratifikasi ILO 188

Menaker Yassierli menegaskan komitmen Indonesia melindungi awak kapal perikanan melalui ratifikasi Konvensi ILO 188 dalam forum ILC ke-114 di Jenewa. JENEWA – Indonesia menegaskan komitmen memperkuat pelindungan awak kapal perikanan melalui penyerahan instrumen asli ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan. Agenda tersebut …

Read More »

Menaker: Pekerja Jangan Hadapi Risiko Kerja Sendirian

Kemnaker menilai kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sejak awal bekerja penting untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan pentingnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sejak hari pertama bekerja agar pekerja dan keluarganya memiliki perlindungan saat menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, hingga …

Read More »

Menaker Soroti Ribuan Pekerja Meninggal, BPJS Diminta Perkuat K3

Menaker Yassierli meminta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat peran pencegahan kecelakaan kerja setelah 319.224 klaim kecelakaan kerja tercatat sepanjang 2025. JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengambil peran lebih sentral dalam pencegahan kecelakaan kerja, menyusul masih tingginya klaim kecelakaan kerja di Indonesia yang mencapai 319.224 …

Read More »

Pemprov Kaltim Genjot Universal Coverage Jamsostek 2026

Pemprov Kaltim bersama BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat Universal Coverage Jamsostek 2026. KUTAI BARAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mendorong percepatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Tahun 2026 guna memperluas perlindungan sosial bagi pekerja formal maupun informal di …

Read More »

Kado May Day: Perlindungan Buruh Diperluas, PHK Dimitigasi

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan hukum, kesejahteraan, dan mitigasi PHK dalam peringatan May Day 2026. JAKARTA – Pemerintah memperkuat kerangka perlindungan pekerja nasional melalui paket kebijakan komprehensif yang diumumkan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Jumat (01/05/2026). Kebijakan ini mencakup aspek hukum, kesejahteraan, hingga kepastian …

Read More »

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja, Ini Strategi Besarnya di 2026

Pemerintah menghadirkan kebijakan komprehensif mulai dari upah, jaminan sosial, hingga perlindungan pekerja digital untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja nasional. JAKARTA – Pemerintah mempertegas strategi perlindungan tenaga kerja nasional dengan menempatkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, keberlangsungan usaha, dan daya saing ekonomi sebagai prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan 2026. Penegasan tersebut disampaikan …

Read More »

Pekerja Informal Dapat Angin Segar, Iuran Jaminan Sosial Dipangkas

Pemerintah menurunkan iuran jaminan sosial hingga 50 persen untuk memperluas perlindungan pekerja informal. JAKARTA – Pemerintah menargetkan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kebijakan keringanan iuran hingga 50 persen bagi pekerja sektor Bukan Penerima Upah (BPU), sekaligus menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup program Jaminan Kecelakaan …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com